kata saya

Semakin bertambahnya penduduk kota Bandung dari tahun ke tahun, otomatis menimbulkan permasalahan baru mengenai tempat buangan dari sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia per harinya. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya; sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh manusia merupakan sampah basah, yaitu mencakup 60-70% dari total volume sampah. Namun, banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia tersebut seringkali tidak sebanding dengan penyediaan TPA sampah itu sendiri.

            Mengapa tidak sebanding? Benturan kepentingan seringkali mewarnai efisiensi dan profitabilitas tempat atau lapangan luas yang tidak berpenghuni. Keinginan untuk mendirikan pusat perbelanjaan lebih besar dibandingkan dengan visibility di masa depan untuk menjadikan sebuah areal kosong sebagai TPA, dan seringkali berbenturan dengan undangan bisnis yang datang dari para investor. Sebut saja di Bandung, hanya ada satu atau dua TPA untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk yang menetap dan pendatang. Akibatnya overloaded sampah pun terjadi, dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit, seperti yang terjadi di TPA Leuwi Gajah beberapa waktu lalu. Lalu upaya seperti apa yang perlu dilakukan untuk mengelolanya supaya kejadian di TPA Leuwi gajah tidak terjadi lagi?

            Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan persampahan, terutama di perkotaan, tidak berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan sampah bersifat terpusat (dilakukan oleh dinas kebersihan dan seluruh sampah dibuang ke TPA). Merupakan hal yang sangat sulit untuk hanya mengandalkan pemerintah daerah semata dalam menuntaskan permasalahan sampah di Bandung. Perlu adanya kesadaran dan peran serta masyarakat secara optimal di dalamnya. Maka solusi yang dapat ditawarkan kemudian adalah menerapkan dan mensosialisasikan kembali 4R (reduce, reuse, recycle, replace) ke masyarakat. Sosialisasi tersebut bukan hanya terbatas dengan iklan-iklan semata, melainkan juga dengan penerapan langsung di lingkungan. Tahap-tahap atau mekanisme yang dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Mensosialisasikan pejabat-pejabat terkait akan pentingnya prinsip dasar 4R,
2. Kemudian diturunkan ke tingkat sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kecenderungan yang ada adalah anak-anak cenderung lebih mudah untuk “ditulari” informasi yang berguna untuk lingkungan. Mereka akan dengan senang hati mempraktekkannya langsung pertama kali pada lingkungan sekolah; maka dengan sendirinya akan terbawa pada kesehariannya di rumah.
3. Sosialisasi pada tingkat pendidikan dilaksanakan berbarengan dengan iklan-iklan di media massa dan elektronik berikut kegunaan 4R dan prakteknya, serta melalui slogan dan poster-poster.
4. Selain publikasi, praktek langsungnya adalah dengan memisahkan dan menyediakan 3 jenis tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan. Sampah organik (dedaunan dan sisa makanan), sampah kertas dan kaleng ataupun botol, serta sampah plastik. Jenis tempat sampah ini sudah bisa dilihat di lapangan Sabuga Siliwangi, Bandung. Adapun kegunaan bagi pemisahan sampah tersebut adalah sampah organik bisa ditimbun langsung ke dalam tanah yang nantinya akan sangat berguna bagi pupuk; sampah kertas, kaleng ataupun botol dapat didaur ulang,. Namun yang paling sulit adalah sampah plastik karena tidak bisa didaur ulang. Oleh sebab itu usahakan jika berbelanja bawalah keranjang sendiri ataupun tidak menerima tas plastik.
5. Sudah mulai disediakan 3 jenis tempat sampah tersebut di supermarket, atau sebagai pemicu pengunaannya tempat sampah tersebut disediakan di tempat makan, pusat perbelanjaan, perkantoran, ataupun sekolah.
6. Jenjang waktunya dilakukan secara bertahap, yaitu satu tahun pertama untuk publikasi, penyuluhan dan penyediaan tempat sampah di tempat-tempat yang mengundang banyak massa. Setelah itu diadakan survei dari reaksi masyarakat dan hasil yang telah didapat. Maka dengan sendirinya proyek besar dan tingkat keberhasilan untuk menerapkan prinsip dasar 4R ini dapat terealisasikan sepenuhnya.

            Yang perlu pemerintah daerah lakukan adalah men-support sosialisasi 4R tersebut ke masyarakat, sembari mencari TPA lain pengganti TPA Leuwi Gajah yang sempat longsor. Bagaimanapun juga jika prinsip dasar ini mampu terealisasi, secara tidak langsung juga mampu membantu proses pemilahan sampah tersebut di TPA yang ada. Dalam jangka panjang, disiplin masyarakat yang diprioritaskan sebagai basis penggerak pengelolaan sampah akan terbentuk dengan sendirinya untuk mulai peduli terhadap lingkungan dan diharapkan untuk secara bertahap mampu memecahkan permasalahan sampah di kota Bandung.

Masalah kelangkaan BBM dan masalah subsidi merupakan masalah klasik yang memang selalu menjadi persoalan dalam perjalanan karir ekonomi Indonesia semenjak krisis ekonomi melanda negara ini.

Sebagai negara yang terkenal akan sumber daya alam yang melimpah, sangatlah ironis jika pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri harus selalu mengalami kelangkaan. Belum lagi jika ditambah dengan kondisi pemenuhan kebutuhan BBM yang setiap harinya mencapai 1,2 juta barrel per hari, sedangkan produksinya hanya mampu menyediakan 970 ribu barrel per hari. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengimpor sisanya untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri.

Akan tetapi permasalahan sebenarnya bukan hanya terletak pada dampak dari kelangkaan tersebut, melainkan juga karena ‘bagaimana Indonesia menjadi langka akan BBM’. BBM sebagai sumber daya yang tidak terbaharukan akan membutuhkan waktu yang sangat panjang agar tetap eksis atau berkelanjutan di dalam perut bumi. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan minyak bumi selalu bertambah sedikitnya 6 persen per tahun. Bagaimana mengantisipasi dan membuat kebijakan secara bijak merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai public admisnistrator dalam menentukan harga minyak dan pemberian subsidi terhadap harga yang dinilai mematikan pencarian energi alternative pengganti BBM. Mengapa bisa mematikan? Dengan adanya subsidi, masyarakat akan cenderung untuk boros dan mengikuti pola konsumtif. Begitu juga dengan maksud memaksimalisasi profit. Akan semakin banyak jumlah penyelundupan dan pengoplosan. Padahal, cadangan sumber daya energi Indonesia sudah sangat terbatas jika dibandingkan dengan cadangan dunia. “Minyak bumi hanya sekitar 0,5 persen, gas bumi dua persen, dan batubara hanya 3,1 persen”. Demikian diutarakan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Rachmat Sudibyo pada seminar “Terobosan Alternatif Sumber Energi Non-fosil” di Jakarta, Jumat (15/6). [1] Lalu bagaimana solusi yang tepat dalam menghemat konsumsi BBM untuk tahun-tahun ke depannya? Hal tersebutlah yang akan saya bahas dalam tulisan ini.

Ada beberapa solusi yang bisa dipergunakan dalam menghemat konsumsi BBM. Proses kinerjanya dibagi kedalam tiga tahap dan melibatkan semua elemen masyarakat, baik pejabat maupun rakyat, baik produsen maupun konsumen. Tiga tahap tersebut adalah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tiga elemen ini harus saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

Adanya supply dan demand mengharuskan stok BBM harus selalu ada. Namun pemakaiannya bukan saja harus dihemat, melainkan harus dibatasi. Bukan hanya berupa imbauan saja, melainkan juga ada realisasinya. Penghematan merupakan langkah awal untuk solusi kelangkaan BBM, baik itu melalui pembangunan bus way dengan tujuan agar masyarakat mengurangi penggunaan mobil pribadi, atau hal lainnya. Maka jangka pendeknya adalah penyediaan public transport yang memadai, sehingga masyarakat nyaman untuk menggunakannya.

Sebagai negara pengekspor minyak bumi, naiknya harga minyak yang tinggi akan memberikan windfall yang berarti menambah pendapatan negara secara signifikan.[2] Itu dahulu ketika harga minyak memang masih sekitar 30 US$ per barrel. Sehingga pendapatan dari ekspor masih lebih banyak dibandingkan dengan impor BBM itu sendiri. Kondisi tersebut berubah karena dengan naiknya harga minyak bumi yang sangat tinggi menjadi 70 US$ per barrel diikuti dengan melemahnya rupiah terhadap dollar, subsidi BBM juga meningkat. Untuk tahun 2005 ini saja, kemungkinan subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah bisa mencapai Rp. 155 triliun. Hal ini tentunya sangat memberatkan rakyat. Jangka menengah yang pemerintah harus lakukan adalah menghapus secara bertahap subsidi BBM tersebut; mengingat yang mensubsidi BBM sebenarnya adalah rakyat yang memiliki “akses” terbatas kepada pengguna BBM.[3] Maksudnya adalah rakyat miskin yang secara sadar dan tidak sadar memberikan haknya kepada rakyat kaya dalam penggunaan BBM. Namun seiring dengan penghapusan subsidi, dana kompensasi yang seyogyanya sudah diluncurkan ke masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan juga harus segera diimplementasikan. Jangan hanya menyebarkan wacana ke publik, sedangkan prosesnya baru mulai dibahas oleh departemen terkait dan rakyat penerima kompensasi baru mulai dihitung. Sampai kapanpun hal tesebut tidak akan pernah selesai. Atau mengutip perkataan Prof. Manuel Castells “ if the theory doesn’t fit with the reality on the field, then the theory is wrong”. Jika keadaannya sudah demikian, jangan pernah memaksakan teori tersebut.

Jangka panjangnya adalah, ketika kita melaksanakan program jangka pendek dan menengah, kita juga berfikir untuk menggantikan BBM tersebut dengan sumberdaya lain. Sehingga ketika dua jangka waktu tersebut telah terpenuhi, maka kita dapat langsung melaksanakan jangka panjangnya. Atau jika sanggup untuk dilakukan, semuanya dilaksanakan secara bersamaan, hanya waktu penyelesaiannya saja yang berbeda.

Sumber daya yang dimaksud tidak lain adalah biomassa seperti alkohol, batu bara, ataupun energi matahari. Untuk bahan bakar alcohol, Eropa, AS, Jerman, Swedia, Selandia Baru, Filipina, dan Thailand sudah melakukannya. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Butuh riset lagi?? Dengan sangat senang hati bagi negara yang sudah mempraktekkannya untuk berbagi pengalaman dengan kita sekaligus bisa mempererat kerjasama bagi Indonesia dengan negara tersebut. Atau alternative lainnya seperti yang diusulkan oleh Bambang S. Budi[4] mengenai perencanaan Kota Kompak yang sangat mengedepankan pembangunan kota secara vertical disesuaikan dengan kondisi wilayah dan budaya masing-masing.

Dari solusi yang ada, menghambat proses kehilangan BBM merupakan hal yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi persoalan yang ada. Jangan selalu mengandalkan subsidi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan ini karena suatu saat justru akan menjadi bom waktu bagi negara Indonesia ke depannya.

[1] Subsidi BBM hambat bahan baker alternative, kompas, sabtu 16 juli 2001

[2] Penghematan di era krisis BBM, fajar online 12 juli 2005

[3] Nova Yoshendri, The Necessity To Eliminate Fuel Subsidies As A Challenge For The New Government. Kompas, 29 oktober 2004.

[4] Staf pengajar departemen arsitektur ITB dan kandidat Doktor arsitektur diToyohashi University of Technology, Jepang. Essainya yang berjudul “Krisis Energi Dan Perencanaan Kota Kompak” di publikasikan pada berita IPTEK,senin 8 Agustus 2005.